Subscribe

Kaji Ulang Penerapan UU Narkotika!

April 11, 2008 By: Ikon Bali Category: Apa Saja

Memperingati 60 tahun Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM), Ikatan Korban Napza (IKON) Bali menggelar aksi damai di depan kantor Kanwil Departemen Hukum dan HAM Bali Rabu (10/12) lalu. Aksi damai ini dipersiapkan sejak pukul 08.00 pagi di kantor Yakeba yang juga sekretariat IKON Bali di jalan Mertasari No. 159 Suwung.

Menurut Kordinator IKON Bali IGN Wahyunda aksi damai ini bertujuan untuk menggugah para pejabat agar mendengar persoalan korban Narkotika, Psiktropika, dan Zat Adiktif lain (Napza) yang selama ini kadung dianggap sebagai pelaku tindak kriminal.

“Semoga tuntutan kita didengar. Sehingga jangan sampai aparat dapat sewenang-wenang kepada kami,”ujarnya.

Sejam kemudian puluhan kader IKON Bali berangkat ke kantor Kanwil Hukum dan HAM Bali. Para peserta aksi damai meneriakkan, “Vonis Rehab Sekarang Juga!” sesuai dengan tulisan di kaos anggota IKON Bali. Di depan kantor tersebut puluhan kader membentuk tiga barisan. Kemudian mereka membagikan lembar pernyataan sikap kepada sejumah wartawan

Dalam pernyataan sikapnya, IKON Bali menyatakan bahwa kebijakan pemerintah yang tidak pernah berpihak kepada pecandu menjadi salah satu tekad dan perjuangan IKON Bali untuk menghapus cap buruk yang selalu melekat pada diri korban Napza maupun orang dengan HIV/AIDS [ODHA]. Korban Napza selalu dianggap sebagai biang kejahatan, diperlakukan bak pencuri, perampok dan pendusta.

Salah seorang kader IKON Bali pun pernah mengalami kekerasan dan perampasan barang-barang oleh beberapa orang yang mengaku sebagai aparat ketika menggeledah rumah tanpa surat penggeledahan. Korban Napza tersebut akhirnya terpaksa mengakui sebagai pemakai dan pernah membeli narkoba daripada terus menerus ditampar dan dipukuli habis-habisan.

Korban tersebut hanyalah segelintir korban dari sekian banyak kekerasan dan perampasan yang terjadi. Dari 68 data kasus yang dimiliki IKON Bali, banyak kasus kekerasan disertai pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum aparat dengan janji akan dibebaskan dan dibantu tanpa jelas maksud dibantu dalam bentuk apa. Pecandu Napza adalah bagian dari masyarakat, yang mempunyai hak untuk dilindungi dan mendapat perawatan, pengobatan, kesejahteraan serta rehabilitasi yang manusiawi.

“Penjara bukan solusi tepat buat pecandu karena mereka hanyalah korban dari ketidaktahuan tentang peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan. Ada dan tiadanya narkoba di negara ini bukanlah tanggung jawab pecandu,” tegasnya.

Aksi kemudian ditutuo dengan pernyataan sikap. Berikut isinya:
1. Menuntut pemerintah dan wakil rakyat agar MENGKAJI ULANG PENERAPAN UU NARKOTIKA DAN PSIKOTOPIKA khususnya mengenai dampak-dampak buruk yang diakibatkannya selama ini di tengah masyarakat;

2. Akan berada BERSAMA DAN MENDUKUNG wakil rakyat agar berani MEMBEBASKAN DIRI DARI TEKANAN INTERNASIONAL yang ditunggangi kepentingan politik ekonomi negara-negara adikuasa dalam menetapkan KEBIJAKAN NAPZA NASIONAL;

3. Menuntut PENGHAPUSAN KRIMINALISASI dan PENETAPAN PENGGUNA NAPZA SEBAGAI KORBAN dalam UU Pengendalian Napza RI yang sedang direvisi;

4. MENGUTUK PENYIKSAAN dan PERLAKUAN SEMENA-MENA APARAT terhadap seluruh warga negara yang berhadapan dengan hukum dan akan terus menindaklanjuti kasus-kasus yang terjadi.

Demikianlah PERNYATAAN SIKAP KAMI agar bisa ditintaklajuti dan dilaksankan sebaik-baiknya demi kepentingan Bangsa Indonesia tercinta

Leave a reply

Comments are closed.