IKON BALI

Ikatan Korban Napza
Subscribe

Saatnya Menerapkan Vonis Rehabilitasi Bagi Pengguna Napza

June 16, 2008 By: Ikon Bali Category: Uncategorized

Pengguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (Napza) berhak mendapatkan vonis rehabilitasi. Sebab sudah terbukti penjara tidak bisa menyelesaikan ketergantungan pengguna Napza. Sebaliknya, penjara malah mempermudah pengguna untuk mendapatkan narkoba. Demikian kesimpulan diskusi Keadilan Hukum bagi Pengguna Napza pada hari pertama Pertemuan Nasional Harm Reduction (PNHR) II di Ruang Azalia, Senin (16/6).

Simplexius Asa, pembicara yang mewakili pengamat hukum dari Kupang, mengatakan bahwa hukum positif di Indonesia yaitu Undang-undang No 22 tahun 1997 tentang Narkotika hanya menempatkan pengguna Napza sebagai pelaku tindak kriminal. Tidak hanya pada pengguna tapi bahkan pada keluarga dan temannya. “Tapi apa tindakan jahat yang sudah dilakukan mereka. Masa hanya diam sudah dianggap sebagai pelaku tindak criminal,” kata Simpex, panggilannya.

Pengguna Napza, menurut Simplex, berbeda dengan koruptor. Sebab pengguna Napza melakukan kejahatan untuk dirinya sendiri. Sedangkan koruptor, meski hanya seribu rupiah, sudah mengambil hak orang lain.

Penerapan UU No 22 tahun 1997 juga sudah terbukti tidak efektif. Buktinya, di DKI Jakarta saja ada survei yang mengatakan bahwa pengguna awal saja jumlahnya sampai 20 ribu orang. “Jadi kalau regulasi sudah tidak efektif, untuk apa lagi dipertahankan. Hanya orang bodoh yang membuat kesalahan sama dua kali,” ujar Simplex.

Pernyataan Simpelx diperkuat Yeni, mantan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kerobokan Bali. Yeni dua kali masuk penjara karena kasus narkoba dan pencurian. Toh, meski sudah di penjara, Yeni masih bebas menggunakan Napza. “Setiap hari kami masih pakai daripada hanya bengong di sana. Soalnya kan gampang dapat barang di dalam penjara,” kata Yeni yang juga aktif di Ikatan Korban Napza (IKON) Bali.

Justru, menurut Yeni, dia bisa berhenti menggunakan heroin setelah ikut program rumatan methadone, sebagai bagian dari harm reduction.

Melihat dua fakta tersebut, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Bali I Wayan Suardana mengatakan seharusnya hakim menerapkan vonis rehabilitasi bagi pengguna Napza. “Masalahnya sampai sekarang hakim hanya menerapkan vonis penjara terhadap pengguna Napza yang adalah korban peredaran gelap Napza,” ujar Gendo, panggilan akrabnya.

Menurut Gendo, vonis rehabilitasi bagi pengguna Napza bisa mendorong paradigm Negara terhadap pengguna Napza sekaligus mengembalikan kedudukan pengguna Napza sebagai korban. “Vonis rehabilitasi juga mendorong pelaksanaan harm reduction dari kacama hukum. Sebab selama ini harm reduction lebih banyak dilihat dari kacamata kesehatan,” kata Gendo.

Dr Denny Thong, staf ahli Badan Narkotika Privinsi (BNP) Bali, SpKJ pembicara lain dalam diskusi itu mendukung perlunya vonis rehabilitasi. “Orang yang bisa menghentikan ketergantungan pada Napza adalah pengguna Napza itu sendiri. Namun mereka perlu fasilitasi dari orang lain. Dalam hal inilah perlunya peranan lembaga rehabilitasi bagi pengguna Napza,” kata dokter yang biasa melayani pengguna Napza tersebut. [pro!]

Leave a reply

[contact-form-7 id=”197″ title=”Untitled”]

Leave a Reply