Subscribe

Lenturnya Hukuman Dalam Perkara Narkoba di Bali

September 04, 2007 By: Ikon Bali Category: Apa Saja

Sumber Radar Bali (24/09/2007)

Pola “Bermain” Lama Masih Dilestarikan
Memberantas peredaran narkoba di Bali bak lingkaran setan. Sayang, pola lama “permainan” hukum kasus narkoba tetap berlangsung. Susah dibuktikan, namun banyak kejanggalan atau malah meledak menjadi skandal yang mengagetkan. Lantaran kebiasaan lips service dan mental munafik aparat yang tetap lestari?

Ada banyak contoh konkret kasus narkoba yang mencengangkan. Kasus top model Australia, Michele Leslie, yang urin dan jumlah barang bukti (BB)- nya berubah. Ada lagi kasus peredaran ganja oleh gembong narkoba Arman Maulide, hingga keterlibatan KPLP Sudrajat dalam kasus sabu-sabu yang kini kasusnya masih disidik polda.

Di pengadilan Jalan Sudirman itu misalnya. Keyakinan hakim bias tiba-tiba berubah sebelum menjatuhkan vonis. Berkembang tengara, mereka yang memiliki uang dapat dengan mudah menaklukan majelis hakim. Sedangkan bagi mereka yang miskin mau tidak mau harus menanggung akibat sesuai ancaman pasal-pasal dalam UU No 22 Tahun 1997, yang mengatur narkotika dan UU No 5 Tahun 1997, tentang psikotropika. Dengan hukuman bertahun-tahun atau malah hukuman mati.

Ini riil, nyata dan bukan rahasia umum lagi. Disparatis atau perbedaan perlakuan jatuhnya vonis sudah lazim terjadi di meja hijau. Terlebih terhadap warga negara asing yang “berkantong tebal”. Pasal mudah diatur bahkan dibelokkan ke pasal lain kalau perlu. Ini seolah sudah diatur sejak terdakwanya diproses di kepolisian.

Untuk kasus narkotika golongan satu misalnya,. Meski nyata-nyata tertangkap tangan, sejak di polisi sudah disetel. Misalnya dengan memasang “pasal-pasal karet” atau pasal-pasal lentur untuk rekayasa. Kalau di jaksa dikenal dengan pasal dakwaan primer, subsider dan lebih subsider. Posisi pasal bisa dibolak-balik, digonta-ganti, sekehendak hati.

Atau dakwaan pertama, dan ketiga. Model pemasangan pasal seperti itu ditenggarai memeberi peluang tawar menawar. Baik di meja polisi, jaksa maupun hakim. Kadang, vonis yang dijatuhkan di pas-paskan dengan masa tahanan terdakwa, jika semuanya sudah diatur sejak awal.

Beberapa tahun lalu, ada terdakwa (sekarang napi) narkoba bernama Jolijo, yang mati-matian bercerita perihal temannya yang dilepas polisi di persidangan, sampai bersumpah-sumpah. Tapi tetap tak digubris, karena tidak ada alat buktinya. Atau tengok saja kasus model cantik asal Australia, Michelle Leslie, dalam kasus kepemilikan ineks. Vonis yang jatuh persis dengan masa tahanan yakni tiga bulan. Urinnya pun sempat dinyatakan dua versi oleh polisi. Yakni negatif dan positif. Di persidangan, yang dinyatakan terbukti bukan pasal 59, yakni memiliki dan menguasai psikotropika melainkan pasal 60 ayat 5 UU psikotropika, yakni menerima penyerahan, dengan ancaman pidana tiga bulan. Kadang menggelikan juga, memang.

Lebih parah kasus kepemilikan kokain (narkotika golongan satu) atas disc jockey (DJ) asal Australia, Nicholas Bernard Taylor, yang disidangkan di PN Denpasar, belum lama ini. Nick yang dibekuk aparat saat pesta narkoba saat pesta narkoba bersama 22 warga asing lainnya di Villa Armani, seminyak itu hanya divonis pidana tiga bulan.

Jaksa yang menyidangkannya memasang tiga pasal. Pertama yakni pasal 78 ayat (1) huruf b UU Narkotika No 22 / 1997, dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Di subsidernya, dijerat pasal 85 huruf a, yakni sebagai pengguna dengan ancaman pidana tahun. Dan lebih subsider dipasang pasal 88 ayat 1 dengan ancaman maksimal hanya 6 bulan penjara. Fakta persidangan menyatakan sang DJ hanya terbukti di pasal 88. terlebih setelah tim kuasa hukumnya menyodorkan surat bukti perawatan dari dokter Denny Tong. Maka gugurlah semua dakwaan yang berat-berat. Kawanan lain yang menuai vonis ringan di pesta narkoba itu yakni warga Italia, Andrea Balidini dkk.

Ada pula warga italic lainnya yakni Maurizio Giacoppo, Jean Francois Brouck, asal Belgia dan Naohiro Hori, asal Jepang. “ Bagaimana hukumdapat ditegakkan kalau semua berdasar KUHAP ( Kasi Uang Habis Perkara)?” sindir seorang pengacara yang mengaku tak pernah menangani perkara narkoba, sambil meminta namanya tak dikorankan. Menurutnya, menangani kasus narkoba kuncinya bukan kehebatan sang pengacara membela kliennya. Tetapi kehebatan lobi dan kekuatan uang untuk memperjual belikan hukum. Di sinilah kata sumber ini mafia peradilan bermain dengan leluasanya. Namun tidak semua warga asing divonis ringan dengan kemampuan “ uangnya”.

Bagaimana modus mereka “bermain”? Baik polisi, pengacara, jaksa dan hakim tidak asal hantam kromo. Mereka lazimnya “bermain” cantik. Mana kasus yang bisa “dimainkan”, mana yang tidak. Biasanya, mereka yang disebut Catur Wangsa, penegak hukum ini lihat-lihat dulu. Kalau sekiranya menarik perhatian public bias jadi orang asing pun dilibas hokum berat. Contoh nyata yang dialami wanita cantik asal Brisbane, Australia, Schaplle Leigh Corby dan jaringan internasional narkotika Bali Nine.

Mereka tidak ada ampun, harus menjalani hukuman berat seumur hidup atau minimal 20 tahun sebagaimana jerat pasal ekspor- impor dalam yakni pasal 82 ayat (1) huruf a UU NO 22 / 1997. kasus terakhir dengan vonis lumayan berat yakni kasus Derik Arthur Weston, pemilik hasis 245, 2 gram asal Amerika Serikat. Setelah dituntut pidana 7 tahun oleh jaksa, sang residivis kasus sama itu diganjar 3,5 tahun. Setidaknya cukup berat mengingat usia Derik yang sudah 57 tahun. Sebaliknya, ada yang menangis di balik panen vonis ringan warga asing tersebut. Sejumlah warga local, baik yang terlibat kasus narkotika maupun psikotropika, rata-rata dijerat, dituntut dan divonis berat dalam peradilan. Contoh konkret dialami Kesia Yosi Wulandari Pristiwanti dan Lisa Yulius Agustin alias Rika. Keduanya, pemandu musik alias CO di karaoke Grahadi, Tuban.

Mereka menangis, karena jaksa menuntutnya dengan empat tahun penjara. Meski barang buktinya hanya berupa 0,5 butir ineks. Beruntung, majelis hukum akhirnya bijak dan berpendapat berbeda dengan jaksa. “ Hakim tidak selamanya menjadi corong jaksa,” ujar seorang hakim, kepada koran ini suatu ketika. Semua memang tergantung mentalitas. Bila mentalitas aparat penegak hukum masih disipilin sebatas pernyataan dan praktiknya suap terus berlangsung, tentu kualitas penegak hukum akan jalan di tempat. Sambil menunggu ledakan kasus demi kasus lainnya. (muhamad ridwan)

PELUANG dan MODUS “ BERMAIN” Kasus NARKOBA
DI LEMBAGA KEPOLISIAN
Mengubah cerita kejadian
Mengubah barang bukti
Bermain pasal-pasal (misalnya dari pengedar, jadi pemakai. Juga positif pemakai jadi negative dan sebagainya)
Mengatur pemilihan pengacara agar bias diajak “bermain”

DI LEMBAGA KEJAKSAAN
Bermain pasal-pasal
Berkomplot dengan pengacara untuk mengatur putusan
Mengatur lobi persidangan, pembuktian pasal, memunculkan surat dokter dengan pengacara dan hakim.
Negosiasi tuntutan (biasanya kasus yang kurang menjadi sorotan public, dengan terdakwa “basah”)

DI LEMBAGA KEHAKIMAN
Membelokkan pembuktian (Misalnya dari pengedar jadi pemakai)
Jual beli vonis hukuman

DI LINGKUNGAN LAPAS
Lewat pemberian remisi besar (HUT kemerdekaan dan hari besar)
Kongkalikong transaksi jual-beli narkoba dari balik bui.

Leave a reply

Comments are closed.