Subscribe

Menuntut Vonis Rehab Bagi Pecandu!

March 26, 2008 By: Ikon Bali Category: Kampanye, Provokasi!

Roy Marten menangis di sidang pengadilan. Ketika acara pemeriksaan berlangsung, artis era 1970-an sesenggukan di pengadilan. Dengan polosnya dia menjawab, dia belum bsia lepas dari ketergantungan dari narkoba. Dan dia memohon kepada majelis hakim agar tidak dijatuhi hukuman pidana melainkan divonis untuk ditempatkan di lembaga rehabilitasi.

Menurut Roy, pengalaman di penjara bukannya menghilangkan kebiasaannya mengkonsumsi sabhu-sabhu. Hal yang terjadi justru sebaliknya. Dia bisa mendapatkan dengan mudah barang haram tersebut di lembaga permasyarakatan. Akibatnya, tujuan pemidanaan yang sejatinya untuk memberi efek jera kepada pelakunya menjadi ternafikan sama sekali. Kenyataan berkata sebaliknya. Dia justru semakin tidak bisa lepas dari ketergantungan terhadap sabu-sabu.

Bisa jadi apa yang dialami oleh Roy Marten adalah refleksi yang terjadi di hampir seluruh korban penyalahgunaan narkotika. Awalnya mungkin tidak terpikir sama sekali untuk memakai narkoba karena pasti sudah tahu akibatnya. Kemudian tertarik untuk coba-coba. Selanjutnya, setelah mengetahui efek yang dirasakan setelah konsumsi narkotika berlanjut menjadi ketergantungan. Setelah ketergantungan akan melakukan apa saja untuk mendapatkan narkotika. Pertama, menjual apa saja yang dimiliki. Setelah barang-barang pribadi ludes mereka mulai menyasar barang milik keluarga atau teman dekat.

Pada akhirnya semuanya berujung pada kejahatan untuk mendapatkan narkotika. Ketika sudah berada titik inilah korban penyalahgunaan narkotika susah lepas dari lingkaran ketergantungan itu. Dan saat vonis penjara dijatuhkan kepadanya maka alamat kesembuhan akan semakin menjauh. Sebab, sudah jadi rahasia umum lembaga permasyarakatan adalah surganya peredaran narkoba.

Berdasarkan data penghuni lembaga permasyarakatan sebagaimana dilansir Kompas, total narapidana di Indonesia mencapai 118.453 orang. Sedangkan jumlah lembaga permasyarakatn sendiri hanya sekitar 397 buah. Dari angka itu, kurang lebih 60 persen terkait dengan kasus-kasus penyalahgunaan narkotika, baik skala kecil maupun skala besar. Artinya, peluang bertemunya bandar besar, bandar kecil dengan konsumen akan semakin besar. Dan memutus rantai peredaran narkoba menjadi hal sulit untuk dilakukan.

Hal itu karena interaksi yang kurang sehat di dalam lembaga pemasyarakatan, di mana tahanan narkoba dengan berbagai tingkatan kasus yang berbeda, dari yang statusnya pengguna, perantara, pengedar, sampai produsen, menjadi satu dalam tahanan dengan pola penanganan, pembinaan, dan perlakuan yang sama. Sehingga bukannya membuat mereka sadar dan tidak lagi terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, justru membuat mereka lebih mendalami keterlibatan mereka dalam peredaran narkoba. Sinyalemen ini tentunya harus dipahami secara bijaksana oleh aparat penegak hukum, dalam melakukan upaya-upaya pencegahan maupun penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba yang makin marak terjadi akhir-akhir ini.

Vonis penjara yang dijatuhkan sebagian besar hakim kita diyakini bukan solusi terbaik untuk memberi efek jera bagi pengguna narkoba. Padahal hakim memegang peran sentral untuk membantu pecandu lepas dari ketergantungan obat terlarang. Ibaratnya, hakim sebagai pemberi jalan, apakah ke penjara atau ke panti rehabilitasi? Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika secara eksplisit memberikan ruang kepada hakim untuk menjatuhkan vonis rehab bagi pecandu. Pasal 47 ayat 1 huruf a dan b berbunyi,

”Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat : (a). memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau (b). menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalanipengobatan dan atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.”

Tetapi dalam prakteknya, berapa hakim yang menangani kasus narkoba beani menjatuhkan vonis rehab? Pada titik inilah aparat penegak hukum dituntut kepekaanya terhadap pecandu narkoba. Kewenangan diskresi sangat memungkinkan dilakukan mengingat hukum positif kita memang mengijinkan. Lihat saja, pasal-pasal mengenai rehabilitsi yakni penyembuhan terhadap pecandu narkoba dimungkinkan dilakukan oleh masyarakat dengan pendekatan keagamaan dan tradisional.

Harus dipahami bahwa meskipun pecandu narkoba dalam persfektif hukum merupakan seorang tersangka, namun jika dicermati dengan lebih seksama, mereka merupakan korban dari sindikat atau mata rabtai peredaran narkoba. Pecandu merupakan pangsa pasar utama karena mereka adalah pelanggan tetap. Sedangkan secara psikologis mereka adalah obyek yang tidak mampu lepas dari ketergantungan. Ketika tertangkap oleh aparat, maka beban mental yang dipikulinya akan semakin berat. Disinilah peran serta aparat penegak untuk bersikap proporsional agar para pecandu tidak merasa dimarginalkan dan terbantu untuk keluar dari jerat ketergantungan.

Menjadi vital bagi seluruh aparat penegak hukum untuk memahami bagaimana psikologis pecandu untuk menyikapi ketergantungan narkoba. Sebab pecandu memerlukan penanganan yang berbeda dalam proses hukumnya. Misalnya, proses penahanannya harus dipisahkan dengan tahanan kejahatan lain. Ketika sedang menjalani proses beracara di pengadilan, pecandu hendaknya diberikan kesempatan untuk melakukan perawatan (treatment) yang diawasi ketat oleh aparat. Tentunya pola ini memerlukan kesadaran anggota masyarakat untuk melaporkan anggota keluarganya yang menjadi pecandu agar polisi bisa mengawasi bagaimana proses perawatannya.

Rehabilitasi terhadap pecandu sendiri hanya bisa dimungkinkan berdasarkan putusan pengadilan. Seorang pecandu yang tertangkap hanya dapat direhabilitasi berdasarkan putusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht). Artinya, ada peran aktif hakim dalam pola penanganan pecandu. Namun kenyataannya, hanya sedikit hakim yang bertindak bijak untuk membantu pecandu lepas dari ketergantungan. Umumnya, hakim menjatuhkan vonis dengan mengirim pecandu ke penjara. Akibatnya mudah ditebak, tidak jarang seorang yang pada awalnya hanya berstatus pecandu naik kelas menjadi pengedar.

Ke depannya, korban kejahatan harus benar-benar diperhatikan dalam hukum positif kita,. Misalnya dalam Rancangan KUHP. Harus secara jelas diatur mengenai pasal-pasal mengenai kerja sosial. Dan rehabilitasi adalah bagian dari kerja sosial itu. Penempatan di panti rehabilitasi dengan segala keterbatasannya hendaknya harus dipahami bahwa itu adalah proses penghukuman bagi pecandu.

Tetapi tuntutan agar pecandu divonis rehab bukan tanpa masalah. Terbatasnya pusat atau panti rehabilitasi menjadi persoalan utama bagaimana upaya penyembuhan terhadap pecandu yang sudah divonis. Belum lagi terbatasnya sarana prasarana, rendahnya pemahaman hukum, serta rendahnya komitmen aparat penegak hukum untuk membantu pecandu lepas daro ketergantungan. Aparat penegak hukum hendaknya selektif dalam memperlakukan seseorang dalam kasus-kasus narkotika. Apakah sebagai pecandu, pengedar, bandar atau sebagai produsen.

Melihat apa yang terjadi belakangan ini, terutama dengan semakin lincahnya produsen narkoba untuk memproduksi narkotika, pekerjaan rumah besar sudah menanti aparat penegak hukum kita. Keterbukaan dan peran serta masyarakat mutlak diperlukan dalam konteks ini. Namun kita harus optimis bahwa Indonesia yang bebas dari narkoba adalah sebuah keniscayaan. Meskipun kita tidak itu, kapan..

Comments are closed.